Pemkab Lombok Timur Bahas Verifikasi Berkas Bakal Calon Kades

Dr. HM. Juaini Taofik, M.AP
POROSRAKYAT.com  - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi secara daring untuk membahas verifikasi dokumen persyaratan bakal calon kepala desa, Senin (27/10). 

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, H. Muhammad Juaini Taofik, bersama sejumlah unsur terkait.

Peserta rapat meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Hukum, panitia pemilihan kepala desa dari 157 desa, serta panitia pengawas tingkat kecamatan.

Dalam rapat tersebut, Sekda menegaskan bahwa verifikasi persyaratan bakal calon merupakan kewenangan panitia pemilihan tingkat desa. Hasil verifikasi harus disampaikan secara transparan kepada setiap bakal calon. 

Bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat (TMS) berhak memperoleh penjelasan melalui mekanisme klarifikasi agar mereka dan tim pendukung memahami alasan dokumen atau persyaratan yang diajukan dinyatakan belum memenuhi ketentuan.

Rapat juga menyoroti dukungan kartu tanda penduduk (KTP) dari unsur aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia pemilihan tingkat desa. Berdasarkan hasil konsultasi, dukungan KTP dari unsur-unsur tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan sebagai dukungan bakal calon.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan prinsip netralitas yang wajib dijaga oleh pihak-pihak yang terikat kewajiban untuk tidak berpihak dalam proses pemilihan. Landasan regulasi yang dibahas mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Selain verifikasi, rapat membahas mekanisme perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa. Perbaikan dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panitia juga dapat memberikan kesempatan klarifikasi terhadap dokumen pendukung yang telah dilampirkan, tetapi masih belum lengkap atau belum sempurna.

Namun, kesempatan tersebut perlu dibedakan dari kondisi ketika dokumen atau persyaratan sama sekali tidak disertakan maupun persyaratan yang secara tegas diwajibkan oleh peraturan. Penanganan setiap kekurangan dokumen tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ritual Beguru ala Sasak Warnai Peluncuran Program Belajar Aksara Guru Lauq Indonesia

Gambar
Dr. Hanapi, M.Si POROSRAKYAT.com — Ritual beguru, penyembe’an, dan lantunan Serat Rengganis mewarnai peluncuran Program Belajar Aksara Sasak Hanacaraka yang digagas Guru Lauq Indonesia bersama Repoq Literasi. Perpaduan prosesi adat dan tradisi sastra lisan tersebut menghadirkan warisan budaya Sasak dalam ruang pembelajaran generasi muda. Pengerakse Majelis Adat Sasak (MAS), Dr. Lalu Sajim Sastrawan, memimpin prosesi penyembe’an terhadap dua peserta didik yang dipilih secara simbolis, masing-masing seorang laki-laki dan seorang perempuan. Prosesi ini mengawali kegiatan sekaligus mempertemukan pembelajaran aksara dengan penghormatan terhadap tradisi masyarakat Sasak. Perlengkapan ritual ditempatkan dalam bokor kuningan, wadah yang digunakan untuk menaruh andang-andang. Isinya meliputi beras, lekoq lekes, benang, gula, pisang, dan uang. Setiap unsur hadir dalam rangkaian adat yang mengiringi pembukaan program tersebut. Doa turut mengiringi prosesi sebagai ungkapan harapan dan permohonan ...
Baca selengkapnya

Pemkab Lombok Timur Optimistis Data Bansos dan PBI JK Diperbarui

Gambar
POROSRAKYAT.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis penyaluran bantuan sosial (bansos) dan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), baik dari pemerintah pusat maupun daerah, pada 2027 menggunakan data terbaru. Optimisme tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik saat menemui perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR), Rabu (28/10). “Maka sasaran bansos 2027 maupun BPJS yang ditanggung PBI JK maupun pemerintah daerah itu pasti akan menggunakan data terbaru hasil kemarin, yang ada sanggahan-sanggahan itu, karena akan diterbitkan di Desember 2026,” jelasnya sembari mengajak mahasiswa mengawal proses pembaruan data tersebut. Kepada mahasiswa yang menggelar aksi di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur, Sekda menerangkan bahwa pemerintah pusat menjanjikan pembaruan data desil paling lambat Desember mendatang. Untuk sementara, seluruh bantuan masih menggunakan data ya...
Baca selengkapnya