Jelang Nataru, Pemkab Lombok Barat Perkuat Pengendalian Inflasi

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Lombok Barat
POROSRAKYAT.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, serta perluasan Gerakan Pangan Murah guna mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat pada akhir tahun.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Lombok Barat di Hotel Puri Saron Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kamis (20/11/2025). Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Ilham menyampaikan bahwa perkembangan harga pada November 2025 menunjukkan tren yang lebih terkendali dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara bulanan diproyeksikan mengalami deflasi, terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai merah besar.

Meski demikian, pemerintah daerah mencermati potensi tekanan harga menjelang akhir Desember. Peningkatan aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru diperkirakan mendorong kenaikan permintaan terhadap sejumlah kebutuhan pokok.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Lombok Barat menyiapkan sejumlah langkah intervensi pasar. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa titik untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pemerintah daerah juga memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga guna memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan. Sosialisasi pelaksanaan pasar murah turut ditingkatkan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai akses pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Sejumlah program pengendalian inflasi telah berjalan hingga Triwulan III 2025. Program tersebut mencakup Gerakan Pangan Murah, Pasar Tani Keliling (Tentakel), dan Pemda Menyapa Desa untuk memantau perkembangan harga serta kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pemkab Lombok Barat juga melakukan pengawasan distribusi pupuk, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui kerja sama dengan Bulog, serta memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan.

Melalui penguatan sinergi TPID bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah menargetkan stabilitas harga, keterjangkauan pangan, dan kelancaran distribusi tetap terjaga selama periode Natal dan Tahun Baru.