Gubernur NTB Minta Pendamping Desa Berdaya Pastikan Warga Miskin Tak Terabaikan

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama peserta pelatihan dan tamu lainnya
POROSRAKYAT.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta 140 Pendamping Desa Berdaya Transformatif Batch 2 memastikan program pengentasan kemiskinan menjangkau seluruh masyarakat, terutama keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.

Pesan tersebut disampaikan saat melepas 140 pendamping sekaligus membuka kegiatan pembekalan di Hotel Grand Madani, Mataram, Kamis (5/11/2026). Para pendamping tersebut akan menjalankan tugas pada 2027.

Iqbal menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur melalui capaian pembangunan maupun prestasi di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah harus memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.

“NTB ingin mendunia, tetapi tidak mungkin kita benar-benar mendunia apabila masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Kalau kita bangkit, kita harus bangkit bersama. Kalau kita maju, kita harus maju bersama,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Juni 2026, angka kemiskinan NTB tercatat sebesar 11,17 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem masih berada di kisaran dua persen.

Menurut Iqbal, penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan berbeda sesuai kondisi dan kemampuan masyarakat. Warga yang masih produktif perlu memperoleh dukungan pemberdayaan ekonomi, sedangkan kelompok lanjut usia, orang sakit, dan masyarakat yang tidak lagi mampu bekerja membutuhkan perlindungan sosial berkelanjutan.

“Yang harus kita lakukan adalah memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Kita harus memastikan mereka mendapatkan bantuan sosial, akses pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan menjalani kehidupan yang bermartabat sampai akhir hayatnya,” ujarnya.

Ia meminta para pendamping bekerja secara adaptif dengan memahami karakteristik dan persoalan setiap desa. Pendamping juga harus membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta berbagai unsur masyarakat.

Iqbal mengingatkan agar pendamping tidak terjebak pada pekerjaan administratif. Mereka harus hadir langsung di tengah masyarakat, mengidentifikasi persoalan warga, menggali potensi desa, dan memastikan setiap program menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Desa Berdaya ini bukan milik saya atau satu kepala dinas, Desa Berdaya adalah milik kita semua. Teman-teman pendamping adalah bagian penting dalam menyempurnakan program ini karena teman-temanlah yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pendamping, Gubernur merencanakan penghargaan bagi dua desa dengan performa terbaik. Setiap pendamping di desa tersebut akan memperoleh apresiasi pribadi sebesar Rp10 juta.

Selain itu, tiga pendamping terbaik yang ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan rekomendasi tim akan mendapatkan hadiah umrah berdua pada akhir 2027.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa 140 pendamping Batch 2 merupakan hasil seleksi terbuka berbasis desa yang berlangsung pada September 2026.

Sejak Oktober, para pendamping telah mengikuti orientasi dan memfasilitasi penyusunan proposal calon keluarga penerima manfaat (KPM).

Dari data awal sebanyak 10.848 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem yang dihimpun melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sumber lainnya, sebanyak 6.567 KK mengajukan proposal. Jumlah tersebut mencapai sekitar 60,5 persen dari data awal.

“Penyesuaian ini terjadi karena ada calon penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah domisili, tidak ditemukan di tempat, menjadi pekerja migran, maupun tidak memenuhi kriteria pemberdayaan,” jelas Hamdi.

Ia menambahkan, sebagian warga belum bersedia mengikuti program karena khawatir bantuan sosial yang selama ini diterima akan dihentikan. Sebagian lainnya menginginkan bantuan langsung tanpa melalui proses pelatihan dan pendampingan.

Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Pemprov NTB juga memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan, guna memperkuat dukungan pemberdayaan serta akses permodalan.

Kolaborasi tersebut telah menjangkau Desa Langko Utara, Desa Melisari, Desa Mantuk, dan Desa Bonjeruk. Di Desa Langko Utara, pemberdayaan ekonomi berjalan melalui usaha pemeliharaan ayam petelur. Sementara itu, tiga desa lainnya masih berada dalam tahap persiapan dan pengembangan usaha.

Pada 2027, anggaran program Desa Berdaya direncanakan mencapai sekitar Rp128 miliar. Setiap desa dalam skema program ini memperoleh alokasi Rp500 juta, dengan rincian Rp300 juta untuk pemberdayaan ekonomi dan Rp200 juta untuk pembangunan rumah masyarakat yang paling membutuhkan.

Iqbal menegaskan, program Desa Berdaya Transformatif merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Penanganan kemiskinan juga berkaitan dengan penyelesaian berbagai persoalan sosial, mulai dari stunting, pernikahan dini, putus sekolah, hingga kriminalitas.

Ia meminta para pendamping memanfaatkan ekosistem pembangunan daerah, termasuk dukungan pembiayaan dari Bank NTB, BPD Syariah NTB, Baznas, serta perangkat daerah terkait.

Pemprov NTB menargetkan 2027 menjadi momentum pematangan konsep dan pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif. Program tersebut diharapkan semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak lebih luas pada 2028–2029.

Gubernur berharap keberhasilan Desa Berdaya dapat tercermin melalui perubahan nyata kehidupan masyarakat. Keluarga miskin memperoleh kesempatan untuk mandiri, kelompok rentan mendapatkan perlindungan, dan seluruh warga merasakan manfaat pembangunan secara adil.