![]() |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama peserta pelatihan dan tamu lainnya |
Pesan tersebut
disampaikan saat melepas 140 pendamping sekaligus membuka kegiatan pembekalan
di Hotel Grand Madani, Mataram, Kamis (5/11/2026). Para pendamping tersebut
akan menjalankan tugas pada 2027.
Iqbal menegaskan,
keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur melalui capaian pembangunan
maupun prestasi di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah harus
memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
“NTB ingin mendunia,
tetapi tidak mungkin kita benar-benar mendunia apabila masih ada masyarakat
kita yang hidup dalam kemiskinan. Kalau kita bangkit, kita harus bangkit
bersama. Kalau kita maju, kita harus maju bersama,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) periode Juni 2026, angka kemiskinan NTB tercatat sebesar
11,17 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem masih berada di kisaran dua persen.
Menurut Iqbal,
penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan berbeda sesuai kondisi dan
kemampuan masyarakat. Warga yang masih produktif perlu memperoleh dukungan
pemberdayaan ekonomi, sedangkan kelompok lanjut usia, orang sakit, dan
masyarakat yang tidak lagi mampu bekerja membutuhkan perlindungan sosial
berkelanjutan.
“Yang harus kita
lakukan adalah memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Kita harus memastikan
mereka mendapatkan bantuan sosial, akses pelayanan kesehatan, tempat tinggal
yang layak, dan menjalani kehidupan yang bermartabat sampai akhir hayatnya,”
ujarnya.
Ia meminta para
pendamping bekerja secara adaptif dengan memahami karakteristik dan persoalan
setiap desa. Pendamping juga harus membangun kolaborasi dengan pemerintah desa,
kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinsa,
Bhabinkamtibmas, serta berbagai unsur masyarakat.
Iqbal mengingatkan
agar pendamping tidak terjebak pada pekerjaan administratif. Mereka harus hadir
langsung di tengah masyarakat, mengidentifikasi persoalan warga, menggali
potensi desa, dan memastikan setiap program menjawab kebutuhan nyata
masyarakat.
“Desa Berdaya ini
bukan milik saya atau satu kepala dinas, Desa Berdaya adalah milik kita semua.
Teman-teman pendamping adalah bagian penting dalam menyempurnakan program ini
karena teman-temanlah yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari,” ungkapnya.
Sebagai bentuk
apresiasi terhadap kinerja pendamping, Gubernur merencanakan penghargaan bagi
dua desa dengan performa terbaik. Setiap pendamping di desa tersebut akan
memperoleh apresiasi pribadi sebesar Rp10 juta.
Selain itu, tiga
pendamping terbaik yang ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan rekomendasi
tim akan mendapatkan hadiah umrah berdua pada akhir 2027.
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
(DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa 140 pendamping
Batch 2 merupakan hasil seleksi terbuka berbasis desa yang berlangsung pada
September 2026.
Sejak Oktober, para
pendamping telah mengikuti orientasi dan memfasilitasi penyusunan proposal
calon keluarga penerima manfaat (KPM).
Dari data awal
sebanyak 10.848 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem yang dihimpun melalui Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sumber lainnya, sebanyak 6.567 KK
mengajukan proposal. Jumlah tersebut mencapai sekitar 60,5 persen dari data
awal.
“Penyesuaian ini
terjadi karena ada calon penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah
domisili, tidak ditemukan di tempat, menjadi pekerja migran, maupun tidak
memenuhi kriteria pemberdayaan,” jelas Hamdi.
Ia menambahkan,
sebagian warga belum bersedia mengikuti program karena khawatir bantuan sosial
yang selama ini diterima akan dihentikan. Sebagian lainnya menginginkan bantuan
langsung tanpa melalui proses pelatihan dan pendampingan.
Hasil verifikasi
tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan ketepatan
sasaran program. Pemprov NTB juga memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak,
termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan, guna memperkuat dukungan
pemberdayaan serta akses permodalan.
Kolaborasi tersebut
telah menjangkau Desa Langko Utara, Desa Melisari, Desa Mantuk, dan Desa
Bonjeruk. Di Desa Langko Utara, pemberdayaan ekonomi berjalan melalui usaha
pemeliharaan ayam petelur. Sementara itu, tiga desa lainnya masih berada dalam
tahap persiapan dan pengembangan usaha.
Pada 2027, anggaran
program Desa Berdaya direncanakan mencapai sekitar Rp128 miliar. Setiap desa
dalam skema program ini memperoleh alokasi Rp500 juta, dengan rincian Rp300
juta untuk pemberdayaan ekonomi dan Rp200 juta untuk pembangunan rumah
masyarakat yang paling membutuhkan.
Iqbal menegaskan,
program Desa Berdaya Transformatif merupakan bentuk keberpihakan pemerintah
kepada masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Penanganan
kemiskinan juga berkaitan dengan penyelesaian berbagai persoalan sosial, mulai
dari stunting, pernikahan dini, putus sekolah, hingga kriminalitas.
Ia meminta para
pendamping memanfaatkan ekosistem pembangunan daerah, termasuk dukungan
pembiayaan dari Bank NTB, BPD Syariah NTB, Baznas, serta perangkat daerah
terkait.
Pemprov NTB
menargetkan 2027 menjadi momentum pematangan konsep dan pelaksanaan Desa
Berdaya Transformatif. Program tersebut diharapkan semakin terarah, efektif,
dan memberikan dampak lebih luas pada 2028–2029.
Gubernur berharap
keberhasilan Desa Berdaya dapat tercermin melalui perubahan nyata kehidupan
masyarakat. Keluarga miskin memperoleh kesempatan untuk mandiri, kelompok
rentan mendapatkan perlindungan, dan seluruh warga merasakan manfaat
pembangunan secara adil.

