![]() |
| Kegiatan Forum Multipihak di Ruang Rapat Bapperida Lombok Tengah Kamis (12/11/2026) |
Dorongan tersebut mengemuka dalam forum multipihak (Multi Stakeholder Forum) yang diselenggarakan FITRA NTB bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Koalisi PRIMA, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bapperida, Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (12/11/2026).
Forum tersebut dihadiri Plt. Kepala Bapperida Lombok Tengah Taufikurrahman Puanote, Direktur FITRA NTB Ramli Ernando, Ketua HWDI NTB Sri Sukarni, perwakilan Dinas Kesehatan, sejumlah organisasi perangkat daerah, serta perwakilan puskesmas se-Lombok Tengah.
Dalam forum tersebut, Ramli Ernando menegaskan perlunya pembenahan pengelolaan anggaran kesehatan agar alokasi belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Ia menyoroti anggaran Rp43,5 miliar pada 2025 yang penyerapannya belum optimal.
Ramli juga mendorong empat pemangku kepentingan, yakni Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan, serta DPRD, memperkuat koordinasi dan komitmen penganggaran dalam penyusunan APBD 2027.
Persoalan aksesibilitas fasilitas kesehatan turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Ketua HWDI NTB Sri Sukarni memaparkan hasil asesmen risiko pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan dengan mengambil studi kasus pembangunan Puskesmas Pengadang.
Hasil asesmen menunjukkan keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam proses perencanaan belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan sejumlah fasilitas aksesibilitas, antara lain toilet, area parkir, dan jalur pemandu yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna disabilitas.
Sri Sukarni menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan, pengadaan, hingga evaluasi pembangunan fasilitas kesehatan. Pemenuhan aksesibilitas perlu mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Arif Joko Siswadi, memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan inklusif. Upaya tersebut mencakup pemenuhan standar pelayanan kesehatan ibu hamil dan peningkatan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas.
Dalam paparannya, Arif juga mengungkapkan angka kematian ibu yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga Oktober 2026, tercatat 11 kasus kematian ibu di Lombok Tengah.
Plt. Kepala Bapperida Lombok Tengah Taufikurrahman Puanote menyampaikan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Melalui visi MASMIRAH, pemerintah daerah berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara inklusif, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat perlindungan terhadap risiko sosial, ekonomi, dan bencana.
Forum multipihak tersebut diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok penyandang disabilitas. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong kebijakan penganggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang setara dan mudah diakses.

