![]() |
| Masyarakat ngelayat Ekas Buana bersama Sekda Lombok Timur Juaini Taofil dan pejabat lainnya |
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan, memperkuat usaha masyarakat pesisir, serta mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana, saat membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, Rabu (4/11/2026).
Dalam sambutan tersebut dijelaskan peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat melimpah, termasuk berbagai spesies laut yang belum teridentifikasi. Karena itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memaparkan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menggerakkan ekonomi biru secara berkelanjutan.
Keenam program tersebut meliputi modernisasi kapal ikan, pengembangan dan penataan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemodelan dan replikasi tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.
"Khusus untuk program KNMP," ujar Sesditjen Perikanan Tangkap, "pembangunan fasilitas tidak hanya fokus pada fisik semata, melainkan dirancang sebagai penggerak roda perekonomian pesisir serta menjamin keberlangsungan usaha masyarakat," imbuhnya.
Pada 2026, KKP menargetkan sebanyak 100 lokasi KNMP beroperasi di seluruh Indonesia. Enam lokasi di antaranya dibangun di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk di Ekas Buana, Lombok Timur.
Menurutnya, kehadiran KNMP terbukti mendorong peningkatan pendapatan nelayan dan menunjukkan tren perkembangan yang semakin positif.
Meski demikian, KKP masih mencatat sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya ketersediaan lahan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, KKP berkomitmen melakukan perencanaan lebih cermat sejak tahap awal pada 2027 mendatang. Langkah ini diharapkan memastikan setiap lokasi KNMP dipersiapkan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan riil nelayan setempat.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan pemerintah daerah dan pengelola KNMP agar memastikan seluruh bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, fasilitas pendukung harus dikelola dan dirawat secara profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah daerah dan pengelola KNMP juga diharapkan mampu menangani berbagai kendala dan persoalan nelayan secara cepat dan tuntas. Upaya tersebut perlu diiringi komitmen menjaga ekosistem laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan konsisten.
Masyarakat pesisir turut diajak memanfaatkan sekaligus menjaga fasilitas KNMP dengan sebaik-baiknya serta menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang tumbuhnya berbagai usaha baru. Melalui sinergi berbagai pihak, KKP optimistis perekonomian masyarakat pesisir semakin kuat sejalan dengan terwujudnya laut Indonesia yang sehat dan produktif.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan harapan serupa. Ia berharap masyarakat mampu mengelola dan mengoptimalkan keberadaan KNMP sebagai bentuk komitmen pemerintah Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurut Sekda, penanganan kemiskinan masyarakat pesisir berkaitan erat dengan tiga faktor utama, yakni keterbatasan aset, keterbatasan modal atau uang, serta minimnya kunjungan dan daya tarik kawasan. Kehadiran program KNMP di Ekas Buana dinilai mampu menjawab persoalan keterbatasan aset tersebut.
"Meskipun jumlah tangkapan nelayan secara kuantitas sama, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” tambahnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat Ekas Buana agar senantiasa bersyukur, bersabar menjalani proses pengembangan usaha, serta memiliki komitmen untuk merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi kawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen mengarahkan lebih banyak kegiatan ke Ekas Buana. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat dari luar kawasan sehingga turut menggerakkan aktivitas ekonomi setempat.
Pada kesempatan itu, sejumlah bantuan dan sertifikasi juga diserahkan untuk mendukung produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Bantuan tersebut meliputi premi asuransi nelayan bagi 100 nelayan di Lombok Timur, 200 paket perbekalan/sembako, dan satu ton bibit rumput laut.
Selain bantuan tersebut, diserahkan pula Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.
Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan wujud komitmen KKP untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi secara langsung, serta menjawab kebutuhan nelayan di lapangan.
Rangkaian kegiatan juga diisi telekonferensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dari KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

